Terima Kasih Telah Mengirim Lamaran Cara Kemendes Entaskan Daerah Tertinggal di Sumbar Agar Lebih Akurat Pada Situs Resmi Ke Perusahaan Diatas, Untuk Melihat Lowongan Kerja Via Email Maupun Secara Langsung Seperti, CPNS 2018, BUMN Lainnya, Silahakan Lihat Lowongan Kerja Lainnya Di Bawah Ini Untuk Lulusan SMK, SMA, D3, S1 Di Kawasan Industri Tanjung Morawa, Belawan, Binjai, Medan Sekitarnya di bawah ini.

Cara Kemendes Entaskan Daerah Tertinggal di Sumbar Agar Lebih Akurat

Update:
Akses Situs Ini Lebih Cepat Tanpa Iklan Dengan Menginstall APP Android KARER.ID pada Smartphonemu. Klik Disini Untuk Menginstall

Home » Berita Hari Ini Selasa 16 Oktober 2018 » Gosip Artist » Cara Kemendes Entaskan Daerah Tertinggal di Sumbar Agar Lebih Akurat

Oleh : Sulastri Habeahan on pada Kamis 11 Oktober 2018, 20:15 WIB

Cara Kemendes Entaskan Daerah Tertinggal di Sumbar Agar Lebih Akurat Jakarta - Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) Kemendes melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengelola penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD).

Ini ditujukan agar data yang tertuang dalam dokumen tersebut lebih real, sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan program dan kegiatan dalam upaya pengentasan daerah tertinggal di Sumbar.

Rapat Koordinasi Penyusunan RAD-PPDT Provinsi Sumatera Barat TA 2018 pun dilakukan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang Dirjen PDT Kemendes PDTT Rafdinal pada Selasa (9/10) lalu.

Menurut Rafdinal, rapat tersebut dimaksudkan untuk sinkronisasi sistematika dokumen RAD-PPDT Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Peraturan Dirjen PDT Nomor 30 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen RAD-PPDT Tahun 2020.

"Rapat koordinasi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi usulan kebutuhan kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Barat," kata Rafdinal dalam keterangan tertulis, Kamis (11/10/2018).

Rafdinal mengungkap, pelimpahan kewenangan ini merupakan langkah strategis Ditjen PDT dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu mengentaskan daerah tertinggal melalui Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014.

Untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2015, saat ini Indonesia memiliki 122 daerah tertinggal yang tersebar dalam 24 provinsi.

Dijelaskannya, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mendapat limpahan kewenangan untuk menyusun dokumen RAD. Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 kabupaten yang termasuk dalam daerah tertinggal yaitu Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai. Adapun penyebab utama ketertinggalannya adalah karakteristik daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara program dan kegiatan percepatan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat berupa pengembangan potensi ekonomi lokal serta informasi dan telekomunikasi (infotel), untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa pengembangan potensi ekonomi lokal, aksesibilitas, dan infotel, sedangkan Kabupaten Solok Selatan berupa pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan dan revitalisasi pasar, sumber daya air, serta infotel.

Dalam kesempatan tersebut juga, Rafdinal juga menyampaikan PPDT dapat dilaksanakan dengan pendekatan Revolusi Industri 4.0 melalui konsep e-commerce dan smart farming. Ia mencontohkan potensi ekonomi digital yakni perkembangan jasa keuangan yang berbasis teknologi seperti model layanan mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam melalui aplikasi, dan Smart Farming dalam meningkatkan produksi hasil pertanian berupa Drone Sprayer, peningkatan perikanan berupa Water Debit Sensor, dan Cow Health untuk peternakan.

Ia berharap dengan pendekatan tersebut setiap kabupaten daerah tertinggal dapat memaksimalkan produk unggulannya, memperluas jaringan pasar, dan dengan cepat melakukan branding kedaerahan.

Untuk mendapatkan info lainnya dari Kemendes PDTT cek di sini.
(ega/idr)
Cara Kemendes Entaskan Daerah Tertinggal di Sumbar Agar Lebih Akurat | Bang Naga | on Kamis 11 Oktober 2018, 20:15 WIB | Rating 4.5
Selengkapnya >>