Terima Kasih Telah Mengirim Lamaran Gubernur Khofifah Minta Permendag Tentang Impor Limbah Direvisi Pada Situs Resmi Ke Perusahaan Diatas, Untuk Melihat Lowongan Kerja Via Email Maupun Secara Langsung Seperti, CPNS 2018, BUMN Lainnya, Silahakan Lihat Lowongan Kerja Lainnya Di Bawah Ini Untuk Lulusan SMK, SMA, D3, S1 Di Kawasan Industri Tanjung Morawa, Belawan, Binjai, Medan Sekitarnya di bawah ini.

Gubernur Khofifah Minta Permendag Tentang Impor Limbah Direvisi

Update:
Akses Situs Ini Lebih Cepat Tanpa Iklan Dengan Menginstall APP Android KARER.ID pada Smartphonemu. Klik Disini Untuk Menginstall

Home » Berita Hari Ini Kamis 18 Juli 2019 » Gosip Artist » Gubernur Khofifah Minta Permendag Tentang Impor Limbah Direvisi

Oleh : Sulastri Habeahan on pada Jumat 12 Juli 2019, 00:55 WIB

Gubernur Khofifah Minta Permendag Tentang Impor Limbah Direvisi Banyuwangi - Temuan 210 ton sampah impor kertas yang bercampur barang berbahaya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius Pemprov Jatim. Agar hal serupa tak kembali terulang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perdagangan segera merevisi Permendag No 31 tahun 2016 tentang impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3).

Revisi ini penting dilakukan karena ada salah satu lampiran dalam permendag yang isinya multi tafsir. Salah satu lampiran dalam permendag yang multi tafsir dijelaskan bahwa industri kertas bisa mengimpor kertas bekas dan lain-lain.

Lampiran tersebut dirasa rancu, kata "dan lain-lain" bisa dijadikan celah bagi pengimpor kertas bekas untuk mencampurkan limbah plastik atau barang berbahaya lainnya ke dalam limbah kertas bekas dari luar negeri.


"Kalau sampah ikutan berbahan plastik itu sudah jelas tidak diperbolehkan Konvensi Basel. Nah, di dalam Permendag ada lampiran yang terlalu elastis bahasanya. Itulah yang kita bahas agar Permendag ini bisa direvisi," kata Khofifah di RTH Maron, Kecamatan Genteng, Banyuwangi pada Upacara Pembukaan TMMD ke-105.

Menurut Khofifah, kiriman sampah impor dari beberapa negara ke Jatim itu memang diperuntukkan sebagai bahan baku pembuatan kertas di sejumlah perusahaan pabrik kertas di Jatim. Industri kertas di Jatim saat ini menyuplai 40 persen kebutuhan kertas Nasional. Sehingga bahan baku yang ramah lingkungan adalah bahan baku kertas bekas.

"Jika tidak mengunakan impor kertas bekas, maka pilihanya bagi pabrik kertas yaitu mengunakan pulp kayu atau bahan dari kayu. Namun, jika mengunakan bahan kayu tentu membutuhkan hutan yang luas, hal itu tentu dirasa tidak efisien karena dikawatirkan justru akan mengancam keberlangsungan hutan di indonesia," tambahnya.


Sebagaimana dalam Permendag dan Konvensi Basel. Mengimpor limbah non bahan berbaya atau kertas bekas memang diperbolehkan. Namun yang saat ini menjadi yang masalah adalah material ikutanya. Di mana sampah ada yang mengandung plastik, maupun limbah B3. Khofifah mengaku saat ini masih mencari solusi agar impor sampah kertas bekas ini tak kembali tercampur dengan limbah plastik.

Sebelumnya, kantor Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya menindak delapan kontainer berisikan 282 sampah kertas dari Australia seberat 210 ton yang diimpor PT MDI dari Australia. Ratusan ton sampah tersebut ditahan lantaran ditemukan barang yang di muat merupakan kertas bekas yang sudah tercampur limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah tersebut dimuat dari pelabuhan Brisbane oleh Shipper Oceanic Multitrading yang sandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Juni lalu.

Simak Video "Khofifah Bantah Rekomendasikan Haris Jadi Kakanwil Kemenag Jatim"
[Gambas:Video 20detik]

(iwd/iwd)
Gubernur Khofifah Minta Permendag Tentang Impor Limbah Direvisi | Bang Naga | on Jumat 12 Juli 2019, 00:55 WIB | Rating 4.5
Selengkapnya >>