Terima Kasih Telah Mengirim Lamaran KPK Tetap Proses Kasus Peserta Pilkada yang Terindikasi Korupsi Pada Situs Resmi Ke Perusahaan Diatas, Untuk Melihat Lowongan Kerja Via Email Maupun Secara Langsung Seperti, CPNS 2018, BUMN Lainnya, Silahakan Lihat Lowongan Kerja Lainnya Di Bawah Ini Untuk Lulusan SMK, SMA, D3, S1 Di Kawasan Industri Tanjung Morawa, Belawan, Binjai, Medan Sekitarnya di bawah ini.

KPK Tetap Proses Kasus Peserta Pilkada yang Terindikasi Korupsi

Update:
Akses Situs Ini Lebih Cepat Tanpa Iklan Dengan Menginstall APP Android OP.KARIR.BID pada Smartphonemu. Klik Disini Untuk Menginstall

Home » Berita Hari Ini Rabu 20 Juni 2018 » Gosip Artist » KPK Tetap Proses Kasus Peserta Pilkada yang Terindikasi Korupsi

Oleh : Sulastri Habeahan on pada Rabu 14 Maret 2018, 01:11 WIB

KPK Tetap Proses Kasus Peserta Pilkada yang Terindikasi Korupsi Jakarta - KPK menegaskan akan tetap melanjutkan proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Menurut KPK, kasus yang ditangani melibatkan penyelenggara negara yang kebetulan menjadi calon kepala daerah.

"Yang diproses oleh KPK adalah penyelenggara negaranya. Jadi, posisi dia sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara yang kemudian menjadi kewenangan KPK. Bahwa dia kebetulan adalah calon kepala daerah dan kebetulan punya posisi yang lain itu di luar domain kami," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).


Febri menuturkan pihaknya memahami maksud pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang meminta proses hukum para calon kepala daerah yang diduga korupsi ditunda. Menurut KPK, inti permintaan itu yakni penegakan hukum tetap sesuai koridor yang ada agar proses pilkada berjalan dengan baik.

"Saya kira itu sikapnya sama dengan sikap KPK, ya, untuk kedua posisi tersebut, pertama untuk proses hukum tentu saja KPK dibagian penindakan. Kita tetap berjalan seperti biasa saja karena dasar hukumya adalah hukum acara pidana, UU Tipikor dan UU KPK," ujar Febri.


KPK pun berharap pilkada akan berjalan dengan baik. Bagi KPK, pilkada merupakan kegiatan yang harus terbebas dari perilaku koruptif.

"KPK sangat ingin proses demokrasi ini tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dalam tindak pidana korupsi," ucap Febri.


Wiranto sebelumnya meminta KPK menunda proses hukum calon kepala daerah yang diduga korupsi. Alasannya, karena proses hukum dikhawatirkan akan mempengaruhi perolehan suara.

"Karena apa? (Proses hukum) akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu, akan masuk ke ranah politik, akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara. Apalagi kalau sudah ditetapkan sebagai paslon, itu bukan pribadi lagi, tapi milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," kata Wiranto seusai rapat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin.


(haf/zak)
KPK Tetap Proses Kasus Peserta Pilkada yang Terindikasi Korupsi | Bang Naga | on Rabu 14 Maret 2018, 01:11 WIB | Rating 4.5
Selengkapnya >>