Terima Kasih Telah Mengirim Lamaran Soal OTT Calon Kepala Daerah, KPK: Kita Lakukan Pencegahan Pada Situs Resmi Ke Perusahaan Diatas, Untuk Melihat Lowongan Kerja Via Email Maupun Secara Langsung Seperti, CPNS 2018, BUMN Lainnya, Silahakan Lihat Lowongan Kerja Lainnya Di Bawah Ini Untuk Lulusan SMK, SMA, D3, S1 Di Kawasan Industri Tanjung Morawa, Belawan, Binjai, Medan Sekitarnya di bawah ini.

Soal OTT Calon Kepala Daerah, KPK: Kita Lakukan Pencegahan

Update:
Akses Situs Ini Lebih Cepat Tanpa Iklan Dengan Menginstall APP Android KARER.ID pada Smartphonemu. Klik Disini Untuk Menginstall

Home » Berita Hari Ini Rabu 18 Juli 2018 » Gosip Artist » Soal OTT Calon Kepala Daerah, KPK: Kita Lakukan Pencegahan

Oleh : Sulastri Habeahan on pada Rabu 14 Maret 2018, 01:08 WIB

Soal OTT Calon Kepala Daerah, KPK: Kita Lakukan Pencegahan Jakarta - KPK menyatakan lebih banyak melakukan langkah pencegahan terkait pelaksanaan pilkada. Menurut KPK ada kalau ada penindakan terkait calon kepala daerah, hal itu terkait posisinya yang masih menjabat penyelenggara negara.

"Memang lebih banyak pencegahan yang kita lakukan kalau di pilkada. Kita bukan memproses calon kepala daerah tapi kepala daerah yang menududuki posisi penyelenggara negara, jadi di pilkada kita banyak lalukan pencegahan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).

Ia menyayangkan ada 3 direktorat yang fokus untuk pencegahan di pilkada. Salah satu langkah pencegahan itu adalah pelaporan LHKPN bagi para calon.



"Mulai dari laporan kekayaan calon penyelenggara negara dan publik bisa dilihat ada di website KPK. Jadi bisa dicermati berapa kekayaannya. Yang kedua pembekalan terhadap calon kepala daerah kita udah datang ke beberapa KPU di daerah dan pembekalan dilakukan nanti bersamaan di sejumlah provinsi dan kajian terus kita lakukan," ucapnya.

Febri pun mengatakan KPK terbuka kepada semua partai politik yang ingin melakukan audiensi, seperti yang dilakukan NasDem. Menurut Febri, KPK menjelaskan soal aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat seseorang terpilih menjadi pejabat negara.

"Ketika menjadi penyelenggara negara misalnya mana yang boleh diterima mana yang tidak boleh. Karena aturannya berbeda ketika mungkin di swasta," ucap Febri.



"Di swasta menerima fee penjualan barang boleh-boleh saja. Tapi ketika jadi penyelenggara negara menerima fee terkait penjuaan tanah, seperti yang pernah ditangani KPK dan produk lain yang terkait jabatan sudah tidak boleh sama sekali," pungkasnya.

[Gambas:Video 20detik]


(haf/rvk)
Soal OTT Calon Kepala Daerah, KPK: Kita Lakukan Pencegahan | Bang Naga | on Rabu 14 Maret 2018, 01:08 WIB | Rating 4.5
Selengkapnya >>