Terima Kasih Telah Mengirim Lamaran Ini Usulan KPK soal RUU Penyadapan Pada Situs Resmi Ke Perusahaan Diatas, Untuk Melihat Lowongan Kerja Via Email Maupun Secara Langsung Seperti, CPNS 2018, BUMN Lainnya, Silahakan Lihat Lowongan Kerja Lainnya Di Bawah Ini Untuk Lulusan SMK, SMA, D3, S1 Di Kawasan Industri Tanjung Morawa, Belawan, Binjai, Medan Sekitarnya di bawah ini.

Ini Usulan KPK soal RUU Penyadapan

Update:
Akses Situs Ini Lebih Cepat Tanpa Iklan Dengan Menginstall APP Android KARER.ID pada Smartphonemu. Klik Disini Untuk Menginstall

Home » Berita Hari Ini Sabtu 21 September 2019 » Gosip Artist » Ini Usulan KPK soal RUU Penyadapan

Oleh : Sulastri Habeahan on pada Kamis 06 Desember 2018, 18:29 WIB

Ini Usulan KPK soal RUU Penyadapan Jakarta - KPK menggelar rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyadapan. KPK memberikan beberapa usulan seperti di RUU Penyadapan itu.

"Usulan KPK misalnya itu kan harus sebagian untuk mendapatkan izin pengadilan. Memang yang ada dalam draft sekarang di tahap penyidikan semuanya kan harus mendapatkan, tapi kan KPK melakukan penyadapan di tahap penyelidikan. Nah itu belum kurang tegas di dalam pasalnya. Di pasal 7 sudah agak lengkap, tapi di pasal penjelasan pasal 10 seakan-akan agak kontradiktif karena itu kita perjelas lagi," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (6/12/2018).


Selain itu Syarif ingin SOP KPK juga dimasukkan dalam draft RUU Penyadapan. Misalnya SOP yang harus mendapatkan persetujuan dari semua pimpinan KPK terlebih dahulu sebelum melakukan penyadapan.

"Supaya jangan asal sadap. Harus disetujui siapa. Misalnya kalau di KPK nomor yang disadap harus disetujui 5 pimpinan. Kalau misalnya nggak disetujui Pimpinan KPK nggak boleh. Misalnya seperti itu, apakah aparat penegak hukum yang lain juga melakukan hal yang sama?" ucapnya.


Ia mengatakan ada beberapa usulan lain di dalam RUU Penyadapan, salah satunya terkait lamanya penghancuran hasil sadapan. Menurut Syarif hasil sadapan dapat dihancurkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sebab barang bukti akan masih dibutuhkan di pembuktian persidangan.

"Ada beberapa usulan, beberapa pasal itu. Tetapi secara umum kita ingin bahwa ada pembicaraan teknis dulu. Ini loh cara-caranya, apa tujuannya, termasuk misalnya tentang penghancuran hasil sadapan. Mereka minta 2 tahun, kita maunya inkrah dulu aja," ungkapnya.


Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman mengatakan wewenang KPK dalam penyadapan tidak akan dihilangkan. Namun untuk penegak hukum lainnya harus tetap izin pengadilan.

"Intinya semua penyadapan di aturan umumnya, semua penyadapan harus izin pengadilan. Tetapi kan ada pengecualian oleh undang-undang terdahulu. Contohnya pada KPK terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Itu tetap kita masukkan sebagai norma yang ada dalam draf itu sehingga tidak berubah. Jadi soal yang lain-lain tetap harus izin pengadilan, nggak boleh nggak," ujar Supratman.



Tonton juga ' Pemprov DKI Jakarta Raih 3 Penghargaan KPK di Hari Antikorupsi ':

[Gambas:Video 20detik]


(yld/jbr)
Ini Usulan KPK soal RUU Penyadapan | Bang Naga | on Kamis 06 Desember 2018, 18:29 WIB | Rating 4.5
Selengkapnya >>